Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2025

Isu Kontemporer Eksploitasi Sumber Daya Alam

Gambar
 Isu Kontemporer Eksploitasi Sumber Daya Alam Eksploitasi sumber daya alam merupakan salah satu isu kontemporer penting dalam sosiologi karena berdampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Aktivitas seperti penambangan, pembalakan hutan, dan pemanfaatan sumber daya hayati memang memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Namun, di sisi lain, eksploitasi berlebihan menimbulkan berbagai masalah serius. Dampak negatifnya meliputi kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, rusaknya hutan, dan hilangnya habitat satwa. Selain itu, eksploitasi juga memicu konflik sosial antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat lokal yang merasa dirugikan. Kesenjangan ekonomi pun semakin melebar karena keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perusahaan, sedangkan masyarakat sering menanggung kerugian. Tidak hanya itu, berkurangnya sumber daya menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok, sehingga rakyat kec...

Kontroversi Kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati: Analisis Perubahan Sosial Politik

Gambar
Pendahuluan Pada pertengahan tahun 2025, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik akibat rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga maksimal 250 persen. Kebijakan yang digagas Pemerintah Kabupaten Pati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi mempercepat pembangunan infrastruktur, perbaikan rumah sakit, dan sektor pertanian-perikanan. Namun, di balik niat tersebut, kebijakan ini memicu gejolak sosial dan politik. Aksi protes mahasiswa, penolakan dari masyarakat, hingga intervensi pemerintah provinsi dan pusat, akhirnya berujung pada pembatalan kebijakan. Artikel ini membedah kasus tersebut dari perspektif perubahan sosial politik, meliputi aktor, proses, dampak, hingga prediksi ke depan. --- Pembahasan 1. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Selama sekitar 14 tahun, tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati tidak pernah disesuaikan. Pemerintah daerah berargumen bahwa penyesuaian hingga 250 persen diperlukan untuk menggen...