Kontroversi Kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati: Analisis Perubahan Sosial Politik

Pendahuluan

Pada pertengahan tahun 2025, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik akibat rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga maksimal 250 persen. Kebijakan yang digagas Pemerintah Kabupaten Pati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi mempercepat pembangunan infrastruktur, perbaikan rumah sakit, dan sektor pertanian-perikanan.

Namun, di balik niat tersebut, kebijakan ini memicu gejolak sosial dan politik. Aksi protes mahasiswa, penolakan dari masyarakat, hingga intervensi pemerintah provinsi dan pusat, akhirnya berujung pada pembatalan kebijakan. Artikel ini membedah kasus tersebut dari perspektif perubahan sosial politik, meliputi aktor, proses, dampak, hingga prediksi ke depan.

---

Pembahasan

1. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan

Selama sekitar 14 tahun, tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati tidak pernah disesuaikan. Pemerintah daerah berargumen bahwa penyesuaian hingga 250 persen diperlukan untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Dana ini direncanakan dialokasikan untuk pembangunan jalan, perbaikan RSUD, peningkatan fasilitas pertanian, dan pengembangan wilayah.

2. Waktu dan Tempat

Waktu: Mei 2025 (pengumuman kebijakan) hingga Agustus 2025 (pembatalan).

Tempat: Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

3. Aktor dan Kelompok yang Terlibat

Pemerintah Kabupaten Pati (Bupati Sudewo dan jajaran perangkat daerah) sebagai penggagas kebijakan.

Kelompok masyarakat dan mahasiswa sebagai pihak penolak kebijakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Keuangan sebagai penilai dan pengawas.

Media massa dan media sosial sebagai arena pembentukan opini publik.

4. Kelompok Sasaran dan Sumber Daya yang Diperebutkan

Kelompok sasaran: seluruh pemilik objek PBB di wilayah Pati, baik di desa maupun kota.

Sumber daya: penerimaan pajak daerah sebagai modal pembangunan, dan legitimasi politik sebagai tolok ukur kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

5. Struktur dan Proses Perubahan

Struktur terlibat: Pemerintah daerah, camat, kepala desa, Satpol PP/polisi, dan lembaga legislatif lokal.

Proses:

1. Rapat intensifikasi pajak memutuskan kenaikan tarif.

2. Sosialisasi yang dinilai minim memicu keresahan.

3. Aksi demonstrasi mahasiswa dan warga menuntut pembatalan.

4. Pemerintah provinsi meminta kajian ulang.

5. Bupati membatalkan kenaikan dan menjanjikan pengembalian dana selisih.

6. Pihak yang Untung dan Buntung

Untung:

Warga yang terbebas dari beban pajak tambahan.

Kelompok penolak kebijakan yang mendapat legitimasi.

Buntung:

Pemerintah daerah kehilangan potensi tambahan PAD.

Rencana pembangunan yang harus ditunda atau direvisi.

7. Perubahan dan yang Tetap

Yang berubah: Rencana fiskal daerah, tingkat kesadaran politik masyarakat, dan citra pemerintah daerah.

Yang tetap: Kewenangan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah dan kebutuhan pembangunan infrastruktur.

8. Dampak

Positif:

Partisipasi publik dalam mengkritisi kebijakan meningkat.

Pemerintah terdorong untuk melakukan kajian kebijakan lebih matang.

Negatif:

Perencanaan pembangunan terganggu.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah sempat menurun.

9. Prediksi Perubahan Sosial Selanjutnya

Kasus ini dapat memicu reformasi tata kelola pajak daerah di Pati. Pemerintah mungkin menerapkan pendekatan kenaikan bertahap, berbasis kemampuan bayar warga, dan memperkuat transparansi. Namun, jika komunikasi publik tidak membaik, isu pajak dapat kembali menjadi bahan politisasi menjelang pemilihan lokal.

---

Penutup

Kontroversi kenaikan PBB-P2 di Pati bukan sekadar persoalan tarif pajak, melainkan cermin dinamika sosial politik di tingkat daerah. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab mencari sumber pendanaan pembangunan. Di sisi lain, kebijakan publik harus mempertimbangkan daya tahan ekonomi masyarakat dan prinsip keadilan fiskal.

Kasus ini mengajarkan pentingnya partisipasi publik, transparansi, dan komunikasi kebijakan. Pembatalan kenaikan pajak sekaligus menjadi bukti bahwa tekanan sosial dapat mempengaruhi arah kebijakan. Ke depan, Pati perlu membangun kepercayaan publik dengan kebijakan fiskal yang terukur, adil, dan disepakati bersama.